POKER 88 - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya menyerahkan batas waktu untuk 61 wilayah yang belum menuntaskan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai besok, Selasa 8 Oktober 2019.
"Kami bercita-cita sebetulnya hari ini atau sangat lambat besok. Mereka menyepakati kapan tanda tangan NPHD mesti dilakukan," kata Arief di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2019). Berdasarkan keterangan dari dia, bila proses penandatanganan NPHD tidak cepat diselesaikan, maka bakal menggangu proses Pilkada 2020 sebab menyangkut perkiraan pilkada. Ia mengkhawatirkan nanti akan menciptakan molor jadwal pengambilan suara pada pesta demokrasi tersebut.
"Karena masa-masa (pelaksanaan pilkada) bakal menilai kegiatan-kegiatan langkah berikutnya. Kalau belum terdapat anggaran, POKERTERPECAYA tahapan-tahapan yang mesti dijalankan pada 2019 tersebut akan merasakan kendala," ujarnya. Arief meminta pemerintah wilayah (pemda) mesti menurunkan atau mencairkan perkiraan NPHD cocok kesepakatan yang ditandatangani dan tepat waktu.
"Dicairkan mesti tepat waktu. Jangan hingga nanti terdapat pemotongan," ucapnya.
